Peran Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia – Setelah Perang Dunia II, terjadi perubahan penting karena dunia tampak terbagi menjadi dua blok yang kuat. Blok kekuasaan tersebut adalah Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet.
Kedua blok ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Sehingga terjadilah konflik diantara keduanya yang seringkali berujung pada konflik militer. Konflik ini dikenal dengan nama Perang Dingin.
Dalam lingkungan Perang Dingin ini, kedua kelompok berusaha mengerahkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia. Khususnya bagi negara-negara yang baru merdeka, termasuk Republik Indonesia.
Agar mempunyai asas dan pedoman yang kuat, pada tanggal 2 September 1949, Wakil Presiden Pemerintah Indonesia saat itu, Muhammad Hatta, mengeluarkan pernyataan tentang politik luar negeri Indonesia yang artinya, politik yang bebas dan kuat.
Gagasan politik luar negeri yang bebas dan kuat yang mempunyai makna kebebasan dalam arti pemerintahan Indonesia tidak dengan kekuatan yang bertentangan dengan makna pemerintahan (Pancasila). Saat ini, ia aktif terlibat dalam implementasi politik luar negeri dan tidak banyak bicara tentang urusan internasional.
Sesuai dengan kebebasan dan kekuasaan politik serta dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “… ikut serta dalam terselenggaranya perdamaian yang berdasarkan kemerdekaan yang abadi” perdamaian. dan keadilan sosial….”, kontribusi pemerintah Indonesia terhadap perdamaian dunia:
Delegasi Garuda dikirim ke Timur Tengah (Ara, Israel, Mesir), Kongo, Kamboja, Yugoslavia dan banyak negara lain yang menghadapi konflik.
2. Peran Indonesia di dunia seperti Mesir, India, Yugoslavia dan Ghana sebagai pionir berdirinya Gerakan Non-Blok (GNB)
Kaum non-blok berusaha meredam konflik di dunia dan menciptakan perdamaian di dunia yang saat itu (1960-an) terancam oleh perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.
3. Berpartisipasi aktif dalam membantu penyelesaian konflik di Kamboja dengan mendukung Jakarta Informal Meeting (JIM I) pada bulan Juli 1988
Tindakan ini mampu menemukan permasalahan penting dalam penyelesaian konflik di Kamboja, seperti pengusiran tentara Vietnam dari Kamboja dan upaya mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang membuat banyak warga Kamboja melakukan genosida.
Dalam buku ‘Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pasti Bisa untuk SMA/MA Kelas XI karya Tim Operasi Ganesha disebutkan bahwa peran Indonesia dalam perdamaian dunia adalah melalui hubungan internasional.
A. Pengiriman kedutaan ke suatu negara atau penerimaan kedutaan dari negara lain yang bekerjasama dengan Indonesia.
Nol. Peran Indonesia lainnya dalam perdamaian dunia adalah pada tingkat hubungan internasional, yaitu mengikuti kegiatan pertukaran pelajar dari dalam dan luar negeri.
Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia Tahun 1945 Tulisan ini membahas tentang sejarah keikutsertaan Indonesia dalam berbagai organisasi perdamaian.
Ini adalah kutipan dari lagu Imagine karya John Lennon. Pernahkah Anda mendengar lagu ini? Lagu tersebut mengatakan bahwa setiap orang mengharapkan perdamaian,
Bagi anda yang tinggal di bandung atau pernah berkunjung ke bandung mungkin pernah melewati kawasan asia dan afrika. Begitulah sebutan Pedi Baik.
Jalan ini terkenal dengan kisah Ayahnya Dylan dan Alun-Alun Bandungnya, namun tahukah anda cerita di balik nama jalan ini? Tampaknya pada tahun 1955 terjadi peristiwa sejarah penting antara negara-negara di Asia dan Afrika.
Sejarah Konferensi Asia Afrika karena banyak negara Asia Afrika yang belum meraih kemerdekaannya. Selain itu, situasi dunia masih belum stabil karena terjadi perang dingin antara Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Soviet) pasca Perang Dunia Kedua.
Oleh karena itu, promosi telah dilakukan ke banyak negara untuk memperbaiki situasi saat ini. Pada konferensi Kolombo (Sri Lanka), gagasan memiliki KAA menjadi topik diskusi utama.
Kelanjutan diskusi tersebut adalah dengan menggelar pertemuan lima negara di kota Bogor. Konferensi ini menghasilkan banyak keputusan, seperti:
Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung dibentuk panitia di bawah pimpinan Sanusi Hardjadinata, Gubernur Jawa Barat. Dari 25 negara yang diundang, Federasi Afrika Tengah menolak berpartisipasi karena masih diserang oleh penyerang.
Konferensi Asia Afrika di Bandung diselenggarakan pada tanggal 18-24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara pendukung KAA. Agenda pertemuan ini meliputi pembahasan mengenai kerja sama ekonomi, kebudayaan, hak asasi manusia dan hak pribadi, permasalahan negara-negara non-merdeka, perdamaian dunia dan kerja sama internasional, serta komitmen untuk memajukan perdamaian dunia.
Nah, Desila Bandung rupanya mampu membangkitkan kembali semangat patriotik negara-negara Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Selain itu, KAA juga berhasil menumbuhkan semangat persatuan negara-negara Asia dan Afrika dalam menghadapi permasalahan regional dan internasional.
Mereka tergabung dalam Kontingen Garuda atau Pasukan Garuda. Pasukan tersebut antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian di negara lain. Pikiran pertama munculnya badan ini adalah karena konflik di Timur Tengah pada tanggal 26 Juli 1956.
Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan bersama ke Mesir sehingga memicu perselisihan antar negara lain. Pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, merekomendasikan pembentukan pasukan penjaga perdamaian di Timur Tengah.
Permintaan ini disetujui dan pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk United Nations Emergency Response Force (UNEF Indonesia) dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan UNEF dengan mengirimkan Garuda Misi I ke Garuda Mission XXVI-C2.
Berdasarkan statistik Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia merupakan negara penyumbang perdamaian PBB terbesar kesepuluh dari 124 negara. Pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 TNI dan POLRI untuk bekerja di 10 PBB. misi M.
Anda pasti ingat pelajaran geografi tentang laut teritorial atau laut teritorial. Tampaknya petunjuk mengenai luas laut teritorial berasal dari Indonesia, khususnya dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda diluncurkan oleh Perdana Menteri Juanda Kartavidja pada 13 Desember 1957.
Pernyataan tersebut bermula dari kebutuhan Kepala Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI pada tahun 1956 yang menyetujui bahwa hukum maritim Indonesia pada saat itu tidak bermanfaat bagi wilayah Indonesia.
(Ordonansi Wilayah Laut dan Maritim) 1939 dari Belanda. Kebijakan ini dapat menyebabkan kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. membuat kerugian
Terakhir, melalui Deklarasi Juanda disebutkan bahwa laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau terluar.
Deklarasi Juanda tersebut disahkan dengan Undang-Undang Nomor 4/PRP Tahun 1960 dan lahirlah gagasan “Wawasan Nosantera”. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga dibahas di forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau penunjukan UNCLOS (
Deklarasi Juanda diterima dunia setelah ditetapkan dalam Konvensi Ketiga Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut di Teluk Montego (Jamaika) pada tahun 1982. Berdasarkan hasil konvensi ini, Indonesia diakui sebagai negara dengan konstitusi negara kepulauan.
Setelah berjuang selama kurang lebih 25 tahun, akhirnya pada tanggal 16 November 1994 dengan persetujuan 60 negara, dunia internasional mengakui hukum maritim Indonesia.
Indonesia patut berterima kasih kepada Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Dr. Hassim Djalal yang setia mengikuti berbagai konferensi hukum maritim yang diadakan PBB pada tahun 1970-an hingga 1990-an. Berkat mereka, pemerintahan maritim Indonesia dapat diakui secara internasional.
Pasca Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dengan sikap liberal-kapitalis dan Uni Soviet dengan organisasi sosialis-komunis. Banyak negara yang tidak mau menganut kedua keyakinan tersebut, hingga akhirnya terbentuklah Gerakan Non-Blok (GNB).
Untuk mengetahui berbagai pendapat mengenai Asas Bandung tentang kesejahteraan negara, maka pada tanggal 1-6 September 1961 diadakan pertemuan tingkat tinggi (KTT) di Beograd, Yugoslavia. Pada pertemuan di Beograd ini dibentuklah GNB yang diprakarsai oleh lima negara, seperti: Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana dan Mesir.
Tujuan GNB juga tertuang dalam Deklarasi Havana tahun 1979, untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah dan keamanan negara-negara non-blok serta perjuangannya melawan imperialisme, kolonialisme, apartheid, Zionisme, rasisme dan segala bentuk penindasan. . .
Pernahkah Anda mendengar tentang ASEAN? ASEAN adalah kependekan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis, kepentingan negara, hasil dan budaya yang sama.
Organisasi ini didirikan pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, setelah para pemimpin banyak negara Islam mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Organisasi Konferensi Islam berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama pada tanggal 28 Juni 2011.
Organisasi ini lahir sebagai respon negara-negara Islam terhadap tindakan Israel dalam pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Berdirinya OKI antara lain bertujuan untuk meningkatkan persatuan Islam dalam pemerintahan. , mengoordinasikan kerjasama. antara anggota pemerintah, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, dan melindungi tempat-tempat suci Islam, serta membantu perjuangan pembentukan negara merdeka dengan pemerintah Palestina.
Saat ini OKI mempunyai 57 negara atau negara Islam dengan populasi Muslim yang besar di Asia dan Afrika. Seiring berjalannya waktu, OKI tidak hanya menangani isu-isu politik, khususnya isu Palestina, namun juga isu-isu ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan.
, Jakarta Informal Meeting atau JIM merupakan salah satu upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Asia Tenggara.
Pada awalnya, pada akhir tahun 1978, terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam atau dikenal dengan Perang India Ketiga yang dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
Dan, pada tahun 1984, diadakan pertemuan tahunan para menteri ASEAN di Jakarta, yang tujuan utamanya adalah rekonsiliasi nasional dan upaya penyelesaian konflik Vietnam-Kamboja.
Alasan penunjukan Indonesia sebagai konsultan terkait dengan status Indonesia sebagai anggota ASEAN yang berupaya keras menjalin perdamaian dan eratnya hubungan Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin sejak tahun 1955.
Dan, sebagai mediator atau mediator, Indonesia akhirnya menawarkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui perundingan di Jakarta Informal Meeting (JIM).
JIM dilaksanakan sebanyak tiga kali antara tahun 1988-1990. Di JIM I, Pemerintah Koalisi Demokrat Kamboja memaparkan rencana tiga langkah untuk menyelesaikan Perang India ke-3.
Ketiga aplikasi tersebut adalah: