Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah

Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah – SEKOLAH JAKARTA — Kementerian Agama tengah melakukan pemeriksaan terhadap santri dengan pendidikan sejenis di Pondok Pesantren Salafiyyah (PKPPS) atau Sekolah Dasar (SD) sederajat dan Madrasah Ibtidayyah (MI). Ujian akan dilaksanakan selama satu minggu mulai tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 2022.

“Ujian tingkat PPPPS Ula dilaksanakan mulai hari ini. “Saat ini santri yang terdaftar di Kelas 6 SMA saat ini berjumlah 3.890 santri dan sedang mengikuti ujian hingga tanggal 4 Juni,” kata Direktur Pendidikan Usia Dini dan Pondok Pesantren (PD Pontrain) Waryono Abdul Ghofur di Jakarta, Senin (30/5/2021). 2022).

Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah

Menurut dia, ujian tingkat PKPPS Ula dilaksanakan di 28 provinsi. Waryono berharap pada ujian PKPPS tahun ini, pesantren mampu menerapkan konsep pendidikan mandiri yang menjadi bagian dari kurikulum Indonesia.

Kemenag Jateng Gelar “halaqoh Revitalisasi” Demi Sukseskan Penataan Pkpps

“Tanggung jawab penyusunan soal diberikan kepada satuan akademik dengan standar mutu yang telah ditentukan. “Hal ini untuk memenuhi standar nasional pendidikan sesuai juknis pendidikan PKPPS, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk mempelajari dan mengembangkan kearifan lokal serta warisan budaya masing-masing,” ujarnya.

Dalam merumuskan soal, lanjut Waryono, satuan pendidikan harus mengikuti kaidah akademik dan pengajaran, baik untuk menilai kemampuan berpikir tingkat tinggi maupun kemampuan berpikir tingkat rendah.

PD Pantaren Rahmawati, Kepala Deputi Bidang Kesetaraan, mengatakan sangat penting bagi lembaga pendidikan untuk mampu mengelola data di era digital. Oleh karena itu, seluruh institusi harus belajar dan berlatih agar siap menghadapi digitalisasi pendidikan termasuk pendataan siswa dalam aplikasi EMIS.

Rahmawati melanjutkan, pada pelaksanaan ujian PKPPS, pihaknya berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk sosialisasi program tersebut. Direktorat PD Pontren juga menjalin kerja sama dengan Forum Komunikasi PKPPS Indonesia, sebagai bagian kendali mutu yang memberikan umpan balik terhadap implementasi kebijakan.

Pkpps An Nuriyah

“Melalui kerjasama ini diharapkan PKPPS dapat meningkatkan eksistensinya dalam dunia pendidikan Indonesia, melayani masyarakat dengan lebih baik dan menghasilkan lulusan yang dapat berperan aktif di masyarakat,” ujarnya.

119 Guru Aktivis Kabupaten Sumedang Senang Terima Penguatan… Sabtu 10 Agustus 2024 Guru Penggerak Kabupaten Senang Dengan “Bapak” Ditjen PAUD IWST… Sabtu 10 Agustus 2024 IWST PDM-11 Komitmen Pemulihan Kesehatan Lingkungan Satuan Pendidikan GSS.. .Jumat 12 Jul 2024 IWST Jangan Berpaling, Anak Down Syndrome Bisa Lakukan Apapun… Kam 28 Mar 2024 IWST 438.267 Satuan Pendidikan Laksanakan Gerakan Sekolah Sehat Sen 18 Mar 2024 IWST 74, 86% Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Ciptakan Pencegahan Tim Selesai… Sen 18 Maret 2024 IWST 33 petugas baru bidang pendidikan dan kebudayaan Rabu 13 Maret 2024 IWST melantik Sinkronisasi kegiatan program Bangga Kencana dan percepatan pengurangan. Rabu, 13 Maret 2024 IWSTJakarta () — Direktorat Pendidikan Usia Dini dan Pondok Pesantren (PD Pontren) kembali menyelenggarakan Ujian Pendidikan Kesetaraan bagi santri Pondok Pesantren Salafiyyah. Ujian kesetaraan akan dilaksanakan pada tiga jenjang pendidikan: Ulya (tingkat SD/MI), Vusta (tingkat SMP/MTs) dan Ulya (tingkat SMA/MA).

Peserta tes adalah santri yang menempuh pendidikan yang sama di Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Merupakan layanan pendidikan bagi masyarakat khususnya bagi pelajar usia 6 – 24 tahun melalui jalur pendidikan nonformal.

Waryono Abdul Gafur, Direktur PD Pontrain, mengatakan ujian kesetaraan tahun ini akan diikuti 59.852 siswa. Prosesnya harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan sehingga diperlukan grid dan pedoman teknis dalam pelaksanaannya.

Penerimaan Santri Baru Perdana Tp. 2024 / 2025

Hal itu diwujudkan dalam soal-soal ujian pada mata pelajaran umum tanpa menghilangkan ciri khas pesantren Salafiyya. Pemberdayaan juga terdapat pada soal-soal ujian mata pelajaran Dirasah Islamia, tegas Waryono. Jakarta, Selasa (28/2/2023) dalam sambutan yang sama pada Rapat Penyusunan Grid dan Juknis Ujian Pendidikan.

Menurut dia, sesuai jenjangnya, ujian PKPPS dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Untuk tingkat Ulya ujian dilaksanakan pada tanggal 6 – 12 Maret 2023. Mata pelajaran yang diteliti meliputi mata pelajaran umum dan Dirasaah Islamiyah.

Meski seluruh mahasiswa Ulya di PKPPS merupakan mahasiswa asrama (mukim), lanjut Waryono, namun jadwal ujian susulan juga telah disiapkan untuk mengantisipasi mahasiswa yang sakit atau justru berhalangan. Mahasiswa Ulya yang mengambil USP di PKPPS terbagi menjadi dua jurusan, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Selanjutnya setelah Idul Fitri akan dilaksanakan ujian tingkat Usotha pada tanggal 8 hingga 14 Mei 2023. Untuk tingkat Ula ujiannya dimulai pada tanggal 22 hingga 27 Mei 2023, lanjutnya.

Masyarakat Jangan Ragukan Kualitas Pendidikan Pesantren, Ini Sebabnya !

Rahmawati, Kasubdit Pendidikan Setara Direktorat PD Pontrain, mengatakan pihaknya masih terus melakukan verifikasi data peserta ujian. Sertifikasinya tidak hanya ada di database Kementerian Agama, tapi juga di Kementerian Pendidikan.

“Validasi data sangat penting sebagai salah satu cara untuk memantau dan mengevaluasi keabsahan lembaga PKPPS. Kita tidak lupa memantau identitas siswa dan keabsahan jalur pembelajarannya selama kita berada di PKPPS,” jelas Rahmawati.

Untuk ujian kesetaraan tahun 2023, lanjut Rahmawati, jumlah peserta yang valid berdasarkan data EMIS dan data Kemendikbudristek sebanyak 59.852 siswa. Mereka tersebar di tiga jenjang, yakni 17 ribu 844 santri Ulya, 37 ribu 693 santri Wutha, dan 4 ribu 315 santri Ula.

Penyusunan grid dan juknis ujian kesetaraan tahun 2023 turut serta dalam Forum Komunikasi PKPPS Indonesia. Sedangkan pengendalian mutu pelaksanaan ujian dilakukan oleh Direktorat PD Pontren sendiri. Pengendalian ini meliputi pengendalian mutu bahan, proses dan evaluasi.

Kantor Kemenag Bantaeng: Kemenag Bantaeng Gelar Kegiatan Peningkatan Mutu Program Wajar Dikdas Pada Ponpes Salafiyah

“Untuk menonjolkan tidak hanya kualitas soal, tetapi juga keunikan pendidikan yang diberikan pesantren Salafiyyah di Indonesia,” ujarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pendidikan pemerataan di Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS). Penelitian dilakukan di Mahad Jadul Mad Palembang. Periode penelitian dimulai pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021. Penelitinya adalah santri tingkat Salafiyah Wustha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluasi yang menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, process, output). PKPPS dievaluasi untuk melihat tingkat kepatuhan pelaksanaan program terhadap standar yang ditetapkan dalam juknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKPPS tingkat Salafiyah Wustha telah sesuai dengan standar baik dari segi konteks, proses maupun dimensi produk sehingga program ini patut dilanjutkan. Namun jika dilihat dari dimensi masukan hanya mencapai tingkat kesesuaian yang memadai. Rekomendasi peneliti kepada pengambil keputusan adalah dengan membatasi maksimal 30 orang peserta didik per kelompok belajar, guru yang belum memperoleh gelar sarjana agar dirujuk untuk melanjutkan pendidikannya, guru diharapkan mengajar mata pelajaran sesuai kualifikasi profesi, kebutuhan sarana prasarana. Belum selesai, dan infrastruktur yang rusak harus diperbaiki. Komponen program PKPPS Salafiyah Wustha yang sebaiknya dikomunikasikan terutama berkaitan dengan peningkatan jumlah santri yaitu visi dan misi tertentu, penetapan program berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan penggunaan media online dalam kajian Kitab Kuning.

Andespa, R., Ismail, F., & Mardeli, M. (2021). Program Pendidikan Setara di Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Ma’had Zaadul Ma’ad Palembang. Manajer Studio, 3(2), 119-134. https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v3i2.8339

Agustina, A. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Kesetaraan Kejuruan Paket C di Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM) Bina Swakarya Kabupaten Bandung. Penilaian Pendidikan, 9(2).

Anita, DE. (2016). Pemerataan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyyah: Studi Kasus Pondok Pesantren Salafiyyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Qudus. Forum Pendidikan, 3(2).

Kemenag Siapkan Program Salafiyah Tingkat Ulya Setara Sma, Ust Ridwan: Ini Solusi Bagi Santri Pesantren Salafiyah

Arikunto, S., & Jabar, C.S. (2009). Mengevaluasi Program Pendidikan: Panduan Teoritis Praktis bagi Siswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Literasi.

Kementerian Agama. (2001). Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keagamaan Islam Nomor: E/239/2001 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyah.

Kementerian Agama. (2018). Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3543 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Seragam di Pondok Pesantren Salafiyah.

Kementerian Pengetahuan dan Kebudayaan. (2016). Area penggunaan dan layanan data dan statistik pendidikan. (2016). APK/APM (Angka Partisipasi Bruto/Angka Partisipasi Bersih) 2015/2016. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengukur Kualitas, Kemenag Gelar Tracer Study Kesetaraan Pesantren Salafiyah

Mastiah, I (2016). Evaluasi Penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok Pesantren Salafiyya. Pendidikan: Penelitian Agama dan Pendidikan Keagamaan, 14(1).

Rosyad, R.A. (2019). Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun di Pondok Pesantren Salafiyah IBNU Taimiyah Kebokura Sumpiuh Banyumas. Jurnal Pendidikan IAIN, 7(1), 43-55.